Pekanbaru- mediajagariau.com -, 21 Juli 2025, Solidaritas Pemuda & Masyarakat Provinsi Riau (SOPEMAPRI) menegaskan komitmennya mendukung aksi demonstrasi yang diinisiasi Konsolidasi Mahasiswa Pemuda Riau (KOMPOR) untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan aset, keuangan, dan sumber daya manusia oleh PDAM telah memicu kemarahan masyarakat, mendorong SOPEMAPRI untuk bergabung dalam tekanan publik demi kejelasan atas praktik yang merugikan warga Pekanbaru.
Ketua Umum SOPEMAPRI, Ramadhan, menyatakan solidaritas penuh dengan KOMPOR dalam aksi yang direncanakan pada Selasa, 22 Juli 2025, di depan kantor PDAM Tirta Siak. “Kami berdiri bersama KOMPOR untuk menuntut PDAM membuka tabir atas dugaan pelanggaran yang mencoreng kepercayaan publik. Sebagai penyedia layanan air bersih, PDAM harusnya menjadi teladan tata kelola, bukan malah menyimpan rahasia yang merugikan masyarakat,” ujar Madhan dalam pernyataan resmi di Pekanbaru, Senin (21/7/2025). Ia menegaskan bahwa praktik yang diduga melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi harus diusut tuntas.
Investigasi KOMPOR, yang mendapat dukungan penuh dari SOPEMAPRI, mengungkap ketidaktransparanan dalam pengelolaan aset PDAM. Salah satu temuan adalah status kepemilikan rumah di King Park yang masih misterius, tanpa penjelasan resmi apakah aset tersebut milik perusahaan atau pribadi, termasuk sumber dana pembeliannya. Selain itu, aset operasional seperti mobil Xpander tidak tercatat dalam inventaris perusahaan, menunjukkan pengelolaan yang buram dan jauh dari standar akuntabilitas. “Masyarakat Pekanbaru berhak tahu kebenaran tentang pengelolaan aset yang seharusnya melayani kepentingan publik,” tegas Madhan.
Dalam aspek keuangan, KOMPOR menemukan indikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang diduga digunakan untuk menggelapkan dana. Anggaran perusahaan juga tampak dimanipulasi dengan mengalihkan biaya lembur menjadi SPPD, sebuah praktik yang diduga sengaja dilakukan untuk mengelabui pengawasan. “Praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghianati kepercayaan warga yang bergantung pada layanan PDAM,” ungkap Madhan.
SOPEMAPRI juga menyoroti ketidaktransparanan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pegawai PDAM dilaporkan dipaksa mengundurkan diri tanpa surat pemecatan resmi, diduga untuk menghindari kewajiban pesangon. Proses ini berlangsung tanpa dokumentasi yang jelas, memperkuat dugaan adanya pelanggaran etika. Dugaan nepotisme juga mencuat, terkait hubungan keluarga antara General Manager berinisial TW dan A di bagian keuangan, tanpa klarifikasi resmi. “Ketidakadilan dalam manajemen SDM dan dugaan favoritisme ini mencoreng prinsip keadilan. Masyarakat menuntut penjelasan,” kata Madhan.
KOMPOR telah 4 kali mengajukan permintaan mediasi dengan PDAM, terakhir pada 11 Juni 2025, namun pimpinan perusahaan tidak pernah hadir. “Empat kali KOMPOR berupaya berdialog, tetapi PDAM terus menutup diri. Ini sikap yang tidak bertanggung jawab,” ujar Agel Gandiza, ketua umum KOMPOR. SOPEMAPRI menilai sikap ini memperburuk situasi dan memperkuat kecurigaan bahwa PDAM berupaya menyembunyikan pelanggaran. “Sebagai institusi publik, PDAM harus terbuka terhadap kritik dan keluhan masyarakat, bukan malah menghindar,” tegas Madhan.
SOPEMAPRI mendesak PDAM Tirta Siak untuk segera memberikan penjelasan terbuka atas semua dugaan pelanggaran, melakukan reformasi tata kelola, dan memulihkan kepercayaan publik. “Kami bersama KOMPOR dan seluruh elemen masyarakat Pekanbaru akan terus mengawal isu ini. PDAM harus bertanggung jawab atas layanan yang mereka berikan,” ujar Madhan. Ia juga meminta pihak berwenang untuk menyelidiki potensi pelanggaran hukum yang merugikan warga.
Aksi demonstrasi pada 22 Juli 2025 di depan kantor PDAM Tirta Siak diharapkan menjadi momentum untuk mendorong perubahan. SOPEMAPRI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan KOMPOR dan masyarakat guna memastikan PDAM menjalankan tugasnya dengan integritas. “Kami akan terus berjuang bersama warga Pekanbaru untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” tutup Madhan.